Dugaan pungli di MTs GUPPI Malintang mencuat setelah guru honorer mengaku dibebani kutipan hingga jutaan rupiah untuk pengadaan seragam siswa baru. Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal disebut mulai melakukan penelusuran.
WITANEWS.COM- Kondisi MTs GUPPI Malintang kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut dilakukan oleh Kepala Madrasah, Amir Mahmud terhadap para guru honorer.
Informasi yang dihimpun awak media dari sejumlah sumber internal menyebutkan, pungutan tersebut diduga dilakukan untuk pengadaan PSSB (Pakaian Seragam Siswa Baru) yang rencananya akan dibagikan gratis kepada calon siswa baru pada tahun ajaran Juli 2026 mendatang.
Seorang guru muda yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kebijakan tersebut sangat memberatkan para tenaga pendidik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Sebetulnya hati kecil kami menangis, tapi tidak tahu mau bilang apa lagi. Kebijakan pungli ini sangat membebani kami,” ungkapnya.
Menurut sumber tersebut, besaran pungutan disebut bervariasi. Guru infassing diduga diminta membayar Rp1,5 juta per orang, guru sertifikasi Rp1 juta, sementara guru bidang studi dibebankan mulai Rp200 ribu hingga Rp600 ribu tergantung hari aktif mengajar.
Sumber lain juga menyampaikan kekhawatiran para guru untuk menyampaikan keberatan secara terbuka karena takut mendapat tekanan.
“Kami takut bersuara karena khawatir ditekan. Kami hanya guru honorer yang mengabdikan diri untuk pendidikan, tetapi malah dibebani pungutan dengan angka yang cukup besar,” ujarnya.
Para guru menilai, mekanisme pengumpulan dana dilakukan melalui rapat guru yang dianggap hanya sebatas formalitas untuk menyetujui kebijakan pungutan tersebut. Mereka mengaku keberatan karena pengadaan seragam siswa baru dinilai bukan menjadi tanggung jawab pribadi para guru.
Selain dugaan pungli, sejumlah warga dan tokoh masyarakat di Malintang juga dikabarkan mulai mempertanyakan kepemimpinan Amir Mahmud selama sekitar 10 bulan terakhir. Mereka menilai belum ada perubahan signifikan terhadap kemajuan madrasah.
“Yayasan harus membuka mata melihat kondisi madrasah ini. Kami meminta agar dilakukan evaluasi tegas demi menyelamatkan madrasah,” kata salah satu sumber masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, H. Maranaek Hasibuan saat dikonfirmasi wartawan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut.
“On progress oleh Kasi Penmad Kemenag Madina Ikhwan Siddiqi. Makasih,” tulisnya melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi langsung kepada Amir Mahmud belum diperoleh karena yang bersangkutan disebut tidak berada di sekolah saat wartawan mendatangi lokasi pada Senin pagi (26/05).
(tim/Amran)