Makassar,Witanews.com- Menjelang peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 2026, gelombang kritik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sinjai kembali menguat. Sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Front Mahasiswa Rakyat Menggugat menggelar konsolidasi akbar sebagai langkah awal menyiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Polda Sulawesi Selatan.
Aliansi tersebut terdiri dari Komite Merah Putih Indonesia (KMPI), Serikat Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI), Gerakan Pemuda Demokratik (GPD), dan Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GMP).
Front Mahasiswa Rakyat Menggugat menilai masih terdapat sejumlah persoalan penegakan hukum di Kabupaten Sinjai yang menurut mereka belum menunjukkan perkembangan maupun kepastian penyelesaian secara terbuka kepada publik.
Isu yang disorot dalam agenda aksi antara lain dugaan maraknya aktivitas tambang ilegal, dugaan praktik mafia BBM di sejumlah SPBU, serta penanganan sejumlah perkara yang dinilai berjalan lambat.
Salah satu yang menjadi perhatian aliansi ialah perkara dugaan korupsi pengadaan mesin ceklok absensi yang menurut mereka telah ditangani sejak tahun 2024 namun dinilai belum memberikan kejelasan perkembangan yang dapat diakses publik.
Wahid Leon, selaku pimpinan organisasi KMPI, menyampaikan bahwa momentum Hari Bhayangkara harus menjadi ruang evaluasi terhadap kualitas penegakan hukum di daerah.
“Hari Bhayangkara bukan hanya seremoni, tetapi momentum refleksi institusi penegak hukum. Ketika masyarakat masih mempertanyakan penyelesaian sejumlah persoalan hukum, maka kritik dan kontrol publik adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa aksi yang sedang dipersiapkan bukan ditujukan untuk melemahkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk dorongan agar dilakukan evaluasi terhadap pejabat yang dianggap belum memenuhi harapan publik.
Aliansi Front Mahasiswa Rakyat Menggugat mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di wilayah hukum Polres Sinjai dan mempertimbangkan pencopotan Kapolres serta Kasat Reskrim apabila dianggap tidak mampu menghadirkan kepastian hukum dan menjawab keresahan masyarakat.
Aliansi juga menegaskan bahwa aksi yang akan digelar mengusung semangat kritik, kontrol sosial, dan penguatan supremasi hukum dengan tetap menjaga koridor konstitusi serta ketertiban umum.
Sampai Berita diturunkan Pihak Polres Sinjai belum berhasil dikonfirmasi
(*)